Penandatanganan Nota Kesepahaman KUR Bunga NOL Persen di Even Festival Sagarurung 2023

PALI,-Di Bawah Kepemimpinan Bupati PALi, Dr.Ir.H. Heri Amalindo,MM, Kabupaten PALI mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai sektor, tak salah kalau Kabupaten PALI mendapat penghargaan sebagai daerah paling inovatif, dan kini,ada Kabar baik buat para Pengusaha Micro di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Karna mereka akan menikmati Pinjaman KUR dengan bunga Nol Persen.

Hal di ketahui dalam Acara Festival Sagarurung Volume 2 dilaksanakan dari tanggal 27 hingga 28 Oktober tahun 2023, untuk diketahui kegiatan ini bertempat di Kantor Kecamatan Abab, Sabtu (28/10/3023).

Kegiatan ini bekerja sama antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Festival Sagarurung Vol.2 ini, tidak hanya menampilkan makanan olahan ikan khas PALI saja, tetapi terdapat sebongkah harapan bagi pengangguran mendapat pekerjaan pada ajang akbar tersebut.

Dalam Festival tersebut selain adanya lomba memasak ikan asap sagarurung Pemkab PALI juga menyediakan Stand Bagi para pedagang makanan, minuman baik kecil maupun menengah.

Ditengah Pagelaran Festival Sagarurung Bank Sumsel Babel cabang pendopo Bersama  Pemkab PALI Bersama Launching Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dengan Bunga 0%.

Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM melalui Drs Soemarjono wakil bupati PALI membeberkan bawah festival sagalurung vol 2 ini untuk meningkatkan penghasilan bagi pelaku UMKM Di Bumi Serepat Serasan.

"Tujuan Kita meningkatkan penghasilan UMKM serta memberdayakan para usaha lokal agar Bersemangat dalam usaha," Ujar Wabup PALI Drs Soemarjono

 Untuk menunjang kebutuhan modal hari ini kita bersama Bank Sumsel babel sekaligus launching pinjaman KUR  dengan bunga 0%.

"Silahkan bagi yang membutuhkan pinjam KUR dengan bunga 0% disubsidi pemerintah," papar Wabup Seraya Launching Bersama jajaran BSB Pendopo.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Raden Abdurohman, S.Pd.,M.Pd. mengatakan kalo di sagarurung festival ini juga menyajikan makan khas PALI yakni Miso,

"Kita juga membagikan makanan khas PALI yaitu Miso, dan kita sedia 3000 porsi Miso gratis untuk pengunjung, dan Alhamdulillah selama 2 hari para pelaku UMKM dapat meningkatkan penghasilan pada Festival Sagarurung Vol 2  ini," ujar kadin Koperasi dan UMKM.

Read More

Jaringan Internet Ditargetkan Bupati Heri Amalindo Terakses di Seluruh Wilayah PALI Tahun 2024, Begini Jelasnya

PALI. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Dr Ir H Heri Amalindo MM menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipimpinnya menargetkan pada tahun 2024 mendatang, wilayah Bumi Serepat Serasan tidak ada lagi titik yang tidak terjangkau jaringan internet. 

Untuk mewujudkan hal itu, Bupati Heri Amalindo terus melakukan upaya konkret dengan meluncurkan program pemasangan jaringan internet gratis.

Pada program pemasangan jaringan internet gratis tersebut, Bupati Heri Amalindo membidik seluruh desa/kelurahan, sekolah, puskesmas bahwa tempat wisata. 

Sehingga dengan terpasangnya jaringan internet gratis, kebutuhan masyarakat terhadap akses kemajuan jaman tak lagi terkendala. 

"Sudah kita programkan untuk pemasangan Internet gratis di seluruh desa, sekolah, tempat wisata juga puskesmas yang ada di kabupaten PALI," ujar Bupati Heri Amalindo, Selasa 24 Oktober 2023.

Bukan hanya itu, Bupati Heri Amalindo juga menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten PALI terus menjalin kerjasama dengan pihak provider agar menambah pembangunan BTS atau tower di wilayah Bumi Serepat Serasan. 

"Tahun ini dibangun 4 tower dan tahun depan ada 15 tower lagi. Pembangunan itu dari Mitra Telkom, belum lagi dari Indosat yang telah berkoordinasi dengan kami untuk menambah tower di wilayah kabupaten PALI," sebutnya.

Diakui Bupati Heri Amalindo bahwa saat ini kebutuhan internet sudah seperti bahan pokok dan menjadi kebutuhan wajib masyarakat.

"Saat ini jaringan internet sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, untuk memenuhi dan memecahkan solusi lemahnya jaringan internet dibeberapa titik, kita terus berupaya maksimal dan peningkatan jaringan telah dilakukan secara bertahap, namun untuk wujudkan itu, kita targetkan tahun depan rampung," tandasnya.

Adanya pembangunan tower di wilayah kabupaten PALI dikuatkan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Kominfo) Khairiman.

Bahkan pembagunan tower tahun ini berjumlah 4 unit dari Mitra Telkom menurut Khairiman sudah 2 unit rampung pengerjaannya.

"Kami juga dapat bocoran dari pihak Indosat tahun depan akan menambah pembangunan tower, untuk titiknya dalam waktu dekat akan dibahas bersama pihak provider tersebut. Dengan bertambahnya 4 unit tower, kemudian tahun depan 15 tower lagi bantuan Mitra Telkom, belum lagi adanya program internet gratis di seluruh desa, sekolah, puskesmas dan tempat wisata, target pak Bupati optimis tercapai," jabar Khairiman. ***

Read More

Kalapas Sekayu Mengikuti Kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI)

Lintasmuba.com - Kalapas Sekayu, Ronald Heru Praptama mengikuti kegiatan Pelatihan Refleksi dan Aktulasisasi Integritas (PRESTASI) Metode Klasikal. 

Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan berlangsung selama lima hari mulai tanggal 16-20 Oktober 2023.

Pelatihan bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, membentuk agen perubahan dan role model, memberikan pengetahuan mengenai delik-delik tindak pidana korupsi. 

Ronald Heru mengatakan, melalui kegiatan pelatihan tersebut dapat memberikan edukasi antikorupsi yang diutamakan bagi para ASN sebagai wujud nyata penanaman nilai-nilai integritas. 

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi elemen penting dalam membangun karakter individu yang antikorupsi, dan mampu mencegah seseorang untuk mau dan mampu melakukan korupsi.

Read More

AALCO Miliki Pengaruh Besar Untuk Perjuangkan Suara Asia-Afrika di Tingkat Global

LINTASMUBA, - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, kembali tegaskan peran besar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) dalam menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia – Afrika. 

Hal ini disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada kegiatan the 61st Annual Session of AALCO di Bali (16/10). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyatakan bahwa AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global.

“Suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain dan memiliki posisi tawar yang kuat. Sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara- negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

AALCO berakar dari semangat zaman bahwa tata politik dan hukum internasional harus mencerminkan pandangan serta kepentingan bangsa Asia dan Afrika. Misalnya dalam hal ini, potensi negara-negara Asia dan Afrika yang diberkahi oleh lokasi geografis dan sumber daya alam yang melimpah di satu sisi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

Sebagai contoh dalam kasus illegal fishing dan wildlife crime, negara-negara Asia dan Afrika seringkali dirugikan oleh pelaku kejahatan yang mengambil persediaan ikan dan spesies liar di kawasan Asia – Afrika. Selain itu, negara-negara Asia – Afrika juga kerap kali berkutat dengan proses kompleks pengembalian aset hasil kejahatan transnasional yang dilarikan ke luar negeri.

“Kejahatan transnasional serta pengembalian aset hasil kejahatan transnasional ini memerlukan perhatian serius dari Negara Asia dan Afrika yang seringkali menjadi korban. Kita perlu memperkuat kerangka hukum Internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional Negara Asia dan Afrika,” tegasnya.

Wapres Ma’ruf Amin kemudian menutup sambutannya dengan pesan bahwa AALCO harus mampu menawarkan solusi dan menjadi aktualisasi dari solusi itu sendiri sebagai kontribusi negara-negara Asia- Afrika guna merealisasikan tata dunia yang adil dan beradab.

Pada sesi di pagi harinya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ditunjuk mewakili Indonesia sebagai Presiden the 61st Annual Session of AALCO. Amanah ini merupakan sesuatu yang spesial mengingat Indonesia sebagai salah satu negara pendiri AALCO yang saat itu lahir dari semangat pergerakan bangsa Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme sebagai hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memimpin rangkaian sidang 61st Annual Session of AALCO dari tanggal 16-20 Oktober 2023, yang akan membahas agenda-agenda yang selama ini telah dibahas pada sesi- sesi tahun sebelumnya, serta usulan baru dari negara-negara anggota AALCO.

Pada 61st Annual Session of AALCO tahun ini, sebagai tuan rumah Indonesia secara aktif mengajukan usulan agenda baru, yaitu terkait pembentukan Asset Recovery Expert Forum di antara negara-negara Asia-Afrika. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembahasan subtopik baru pada agenda “the Law of the Sea”, yaitu terkait “Illegal Fishing as a Transnational Organized Crime”, serta dua subtopik baru pada pembahasan agenda “Environment and Sustainable Development”, yaitu “Combating Transnational Wildlife Crime” dan “Strengthening Asian-African Collaboration on Climate Change”.

Usulan Indonesia mengenai pembentukan Asset Recovery Expert Forum sebagai penguatan dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan transnasional, isu illegal fishing sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, isu kejahatan terhadap satwa liar lintas batas, serta kerjasama negara Asia – Afrika terkait perubahan iklim merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara Asia dan Afrika.

“Mari kita gunakan kesempatan pada 61st Annual Session of AALCO ini untuk mengobarkan kembali semangat kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika. Semangat ini, yang berakar pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah di Bandung, akan tetap menjadi inti aspirasi kita bersama. 

Sudah waktunya bagi kita untuk tidak hanya membahas masalah-masalah hukum, namun juga merefleksikan hasil Konferensi Asia- Afrika beserta prinsip-prinsipnya untuk terus memandu upaya kita bersama. Sesi tahunan ini merupakan bukti komitmen kita terhadap visi Asia dan Afrika, bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Yasonna pada pidato pembukaannya sebagai Presiden 61st Annual Session of AALCO.

Read More

Dinkes Kab. Buton Utara Di Duga Rentan Praktek Korupsi, Trinusa Buton Utara Akan Bawa Ke Kejati Sulawesi Tenggara

Lintasnuba.com - Buton Utara - 18/10/2023|Sebagai ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia DPC Kabupaten Buton Utara Dito Oktoviadi akan mendorong temuan BPK (badan pemeriksaan keuangan) dengan nomer LHP 26.A/LHP/XIX.05/2022 tanggal 19 Mei 2022 atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Buton Utara.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdapat rincian pembayaran insentif dokter umum dan dokter gigi yang tidak di dukung dengan dasar peraturan yang jelas.

Dito mengungkapkan kepada team media Taligama.com." Kami sudah berkordinasi dengan Dewan Pimpinan Nasional (Pengurus Rumah Besar LSM Trinusa, kami akan mendorong kasus ini di kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara Jl. A Yani No 4 Kendari Sultra, Pondambea, Kadia, Kendari City, South East Sulawesi." Ungkapnya

"Pasalnya nilai selisih mencapai Rp. 735.820.000 dari nilai realisasi Rp. 1.812.440.00 dan nilai dalam peraturan yang berlaku besaran TTP yang di terima Rp. 1.076.620.000." Tambahnya

"Terdapat 19 dokter yang menerima selisih lebih dengan nilai variatif." Terangnya lagi

"Dengan demikian kami menduga adanya praktek praktek gratifikasi dan korupsi sebagai tindakan melawan hukum yang terdapat di dinas kesehatan Kabupaten Buton Utara". Tegasnya

"Kami mencoba ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kalau belum ada kejelasan maka kami akan mengadakan aksi besar besaran di Kejaksaan Agung berkolaborasi dengan Pengurus Rumah Besar Trinusa sehingga dapat ditangani dengan jelas perkara ini." Pungkasnya.

Read More

Sejumlah anak Punk dan Badut di Lampu Merah ,Kerap kali resahkan Pengendara di Jalan Kota Sekayu

Muba,Sejumlah anak jalanan atau biasa di sebut dengan anak Punk dan juga perkumpulan Badut yang berada di jalan kota Sekayu ,sering kali meminta sumbangan yang membuat sejumlah pengendara resah .Rabu (18/10/23)

Setiap harinya jalanan yang berada di Jalan Lintas sekayu Lubuk linggau simpang 4 lampu merah dipenuhi sejumlah pemuda anak anak punk dan Badut yang mengamen.tak jarang sering kali membuat situasi jalanan menjadi macet.

Masyarakat setempat Her salah satu pengendara menyampaikan, "saya meminta kepada Pemerintah daerah kabupaten Muba dan khususnya Satpol PP agar dapat melakukan penertiban terhadap perkumpulan anak anak punk dan Badut yang berkeliaran dijalan perempatan lampu merah, mereka yang mengamen meminta-minta,terkadang ada sejumlah beberapa pengendara yang mengalami diminta mereka meminta dengan cara memaksa.sebab hal tersebut cukup meresahkan pengguna lalu lintas yang berada di kota sekayu."


Sambung Her "untuk itu, kami meminta agar Satlantas Polres Muba yang berada di Pos agar menertibkan dan menghimbau kepada sejumlah anak Punk dan Badut agar tidak mengganggu pengguna jalan yang melintas."mintanya

Dengan harapan, perkumpulan pemuda anak anak Punk dan Badut ini ,mereka yang di tertibkan dan di berikan pengertian agar tidak membuat resah sejumlah pengendara di jalan.Dan hal ini juga  agar tidak menimbulkan lakalantas ataupun kemacetan.

Read More

Di Duga Carut Marut Kepemimpinan Ruhimat Sebagai Bupati Subang

LINTASMUBA.COM, - Subang 16/10/2023 | Perlu kita ketahui bersama Presiden Joko Widodo memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 12 Oktober 2023. Dalam Kasus mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sehingga menghasilkan sidang financial action task force pada 23 - 28 Oktober 2023 untuk mentracking beberapa aliran dana hingga beberapa pihak.

Mengetahui hal tersebut Budi Setiawan F. sebagai Aktifis Ketua LSM Trinusa DPD Jabar pun mendorong PPATK untuk mengaudit Ruhimat Sebagai Bupati Subang, dan mendorong DPRD untuk melakukan hak interpelasi terhadap kepemimpinan Ruhimat sebagai Bupati kabupaten Subang.

Atas beberapa temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang TA 2020 Nomor 28A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 telah mengungkap permasalahan pengelolaan Aset Tetap yang belum sepenuhnya memadai. Dalam LHP tersebut, BPK mengungkapkan permasalahan sebagai berikut:

a. Aset tanah sebesar Rp318.810.900.561,00 belum didukung dengan bukti kepemilikan;

b. Fasilitas umum dan fasilitas sosial pada 52 kawasan perumahan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Subang;

c. Sebanyak empat bidang tanah dikuasai oleh pihak ketiga dan tidak memberikan kontribusi pendapatan; dan

d. Sebanyak 22 kendaraan bermotor dikuasai pegawai yang telah pensiun.

Budi Mengungkapkan kepada team taligama.com. " Sebanyak 978 bidang tanah senilai Rp334.593.515.981,00 belum bersertifikat Pengujian atas dokumen bukti kepemilikan tanah dan KIB A, diketahui bahwa dari 1.443 bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Subang, sebanyak 978 bidang tanah atau 67,78% belum bersertifikat seluas 5.714.646m2 senilai Rp334.593.515.981,00. Tanah yang belum bersertifikat tersebut merupakan perolehan dari Tahun 1947 s.d 2020. Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Subang mengalokasikan dana pengamanan barang milik daerah untuk sertifikasi tanah sebesar Rp300.050.000,00 dengan realisasi sebesar 155.337.640,00 atau 51,77% dari anggaran. Atas alokasi dana tersebut Bidang Aset telah mengajukan permohonan pendaftaran pengukuan tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Subang. Diketahui dari 978 bidang tanah yang belum bersertifikat, Bidang Aset telah mengajukan permohonan pendaftaran pengukuan tanah ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang sebanyak 204 bidang untuk memperoleh sertifikat tanah, namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sertifikat tersebut belum terbit. Sehingga tanah milik Pemerintah Kabupaten Subang yang sudah bersertifikat baru sebanyak 465 bidang atau 32,22% seluas 4.725.048 m2 dengan nilai sebesar Rp864.740.217.489,00. " Ujarnya.

"Tak sampai disitu kami juga menemukan data di LHP Tersebut,sebanyak 1174 penerima bantuan yang tidak dikatagorikan miskin, yang kami duga orang orang ini, di istimewakan oleh bupati H. Ruhimat atau ketua DPRD Kabupaten Subang Narca Sukanda." Pungkasnya

Read More

TIM KUASA HUKUM POEYANK AKAN MELAPORKAN KEPALA BKSDM KOTA PAGARALAM KE MABES POLRI ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA

Pagar Alam, lintas Muba.com - Terkait dengan pemecatan sekda kota Pagaralam oleh Alpian maskoni saat ini bertambah Extrem. Sabtu,14/10/2023

Muhammad Yurwanra salah satu Tim kuasa Hukum dari Kantor Hukum POEYANK Menyampaikan, Akan menindak lanjuti kelangkah hukum yang pasti diantaranya pendampingan mantan sekda kota Pagar Alam terkait dengan pemeriksaan oleh KASN dalam rangka klarifikasi tahap kedua dan untuk selanjutnya tim kuasa hukum akan segera melakukan langkah lain nya.' Jelas Muhammad Yurwanra

Seraya menambahkan, Kami akan melaporkan BKSDM kota Pagar Alam terhadap Dokumen yang dikeluarkan oleh BKSDM kota Pagaralam terhadap pemecatan Samsul Bahri Burlian mantan sekda kota Pagaralam.

Tentu melalui akses Pelanggaran HAM bagi Pribadi klien kami Samsul Bahri Burlian hingga pelanggaran Administrasi pemerintahan. "Ujar Muhammad Yurwanra

Kemudian Neko Ferlyno SH.C.P.L Menambahkan, Untuk diketahui bahwa kami dari kantor hukum POEYANK telah melaksanakan salah satu langkah hukum kami terkait dengan pendampingan, selaku tim kuasa hukum dari Samsul Bahri Burlian berupa melayangkan teguran/somasi kepada kepala BKSDM kota Pagar Alam yaitu Ali Akbar Fitriansyah dalam surat somasi Nomor 012/SN/IX.210/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang telah di terima oleh BKSDM kota pagar alam tanggal 05 Oktober 2023 dan telah di ketahui serta tersampaikan kekepala BKSDM kota Pagaralam.

Dan somasi tersebut di layangkan terkait pernyataannya dalam pemberitaan di beberapa media waktu lalu dan dimana dalam pernyataan yang di sampaikan oleh Ali Akbar Fitriansyah tersebut patut di duga adanya perbuatan melawan hukum berupa memberikan keterangan palsu sebagaimana yang di maksud dalam pasal 311 KUHP pasal 27 ayat 3 undang undang IT juncto pasal 45 ayat 2,ayat 3 undang undang no 19tahun 2019. terhadap somasi tersebut Ali Akbar Fitriansyah selaku Kepala BKSDM KOta Pagar Alam telah mengklarifikasi dengan mengundang tim kantor hukum POEYANK secara lisan dan terhadap apa yang kami mintakan secara tertulis dalam somasi tersebut telah di jawab secara lisan dengan tidak menunjukkan atau memperlihatkan dokumen dokumen yang kami minta dalam kaitannya dengan dokumen pernyataan teguran lisan terkait dengan pemecatan samsul Bahri Burlian selaku sekda kota Pagaralam beberapa waktu yang lalu. "Ungkap Neko ferlyno.SH.C.P.L 

Seraya menambahkan, apa yang di sampaikan oleh Ali Akbar Fitriansyah tersebut telah menyerang dan menyudutkan pribadi klien kami secara membabi buta dan seolah olah apa yang di sampaikan kepada awak media tersebut benar adanya tanpa dilandasi dengan fakta fakta (dokumen) yang disampaikan di media massa, sehingga hal tersebut berdampak pada sisi Psikologis klien kami. baik di lingkungan keluarga sampai kepada ruang lingkup masyarakat kota Pagaralam khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya karena akibat dari pemberitaan yang beredar.

Maka dari itu kami, tim kuasa hukum akan menindaklanjuti somasi kami tersebut dengan melapor kekepolisian bahkan sampai keMabes Polri. ”Cetus Neko

karena kami anggap pembuktian yang kami kumpulkan sudah cukup untuk memenuhi laporan kepolisian dan perkuat dengan surat keterangan tertulis dari BKSDM Kota Pagaralam nomor 800/252/BKSDM /2023 tanggal 13 Oktober 2023 bertanda tangan Ali Akbar Fitriansyah selaku kepala BKSDM sebagai tindak lanjut atas surat permohonan nomor 16/99/KHP/INT.SP/X/2023 bertanda tangan atas nama Neko Ferlyno.SH.C.P.L,Tri Ariansyah.SH.C.P.L, Muhammad Yurwanra.SH selaku kuasa Hukum dari Samsul Bahri Burlian mantan sekda kota Pagaralam.

Dan Apa yang kami dalilkan nantinya dalam laporan kepolisian, tentu dapat kami pertanggungjawabkan secara hukum, berdasarkan pada fakta fakta dokumen yang kami miliki.

Kemudian, Laporan tersebut akan kami layangkan setelah pendampingan hukum bagi klien kami setelah pemeriksaan dan klarifikasi di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). "Tutup Niko Ferlyno, Dkk.

Hingga berita ini ditayangkan, Ali Akbar Fitriansyah Kepala BKSDM Kota Pagar Alam Belum menjawab.(Herawan )

Read More

Dirjen Dr. Eko Prasetyanto Beri Arahan Kades Dan Pemdes Muba Dalam kegiatan Bimtek Di Bali

BALI - Bertempat di Hotel 100 Sunset Bali Kades dan seluruh Perangkat Desa dari Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan kegiatan Bimtek di Provinsi Bali.

Dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Eko Prasetyanto memberikan kata sambutan, sekaligus memberikan arahan kepada Seluruh Kepala desa dan Perangkat desa dari Kabupaten Musi Banyuasin yang berlangsung di Hotel Sunset Bali, Pada hari Jumat (13/10/2023).

Harbal fijar, S.Pt dalam kesempatan tersebut mengatakan, "Pelaksanaan Bimtek ini, bagi Kepala desa dan seluruh perangkat desa yang mengikuti Bimtek dari Kabupaten Muba agar dapat menjadi upaya dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dalam meningkatkan (PADES) dan pembangunan desa melalui data dan informasi yang kita berikan. "Cetusnya

Lanjutnya, "Bimtek ini diharapakan menjadi ajang silaturahmi dan sinergi antar kepala desa dan perangkat desa Guna untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat memaksimalkan potensi sebuah desa dan dapat diterapkan dengan baik." Tutupnya.

Read More

Beredar Video Maba Universitas Pancasila diadu Berkelahi oleh Mahasiswa Senior

 Jakarta - Sebuah video perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa senior terhadap juniornya viral di platform media sosial WhatsApp.  Belakangan terungkap bahwa kejadian itu terjadi di Universitas Pancasila, Jakarta, Rabu [4/10/2023] sekitar pukul 21.00 WIB.

Aksi tidak terpuji dan ada dugaan pemaksaan tersebut dilakukan oleh senior angkatan 2019, dan memaksa mahasiswa baru angkatan 2022 dan angkatan 2023 untuk berkelahi adu fisik.

Dalam video pendek yang beredar tersebut, terlihat sejumlah mahasiswa senior menghampiri mahasiswa baru (maba). Dengan berlagak jagoan mahasiswa senior memaksa mahasiswa juniornya berkelahi.

Yang lebih miris lagi, mereka dikumpulkan sebelum berkelahi.

Menurut penuturan salah seorang korban, mereka dipaksa untuk nongkrong dan dipaksa untuk mengikuti acara yang tidak jelas seperti mabuk mabukan.  Jika para maba tidak mengikuti kegiatan seperti di atas, akan  dibawa ke toilet dan dipukuli.

“ Para maba sering ditahan setelah kegiatan perkuliahan selesai untuk nongkrong jika kami tidak mengikuti arahan mereka kita yang laki laki akan dibawa ke toilet dan di pukuli. Para maba tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan, jika para maba ketahuan, maka para maba [perempuan] ban kendaraanya di tusuk/dikempeskan sedanngkan maba (laki-laki) di pukuli di toilet,” tuturnya.

“ Beberapa maba dipintakan uang yang jumlahnya sangat besar antara 1 sampai 7 juta, untuk acara para kating,” ungkapnya.

Read More

Diduga bebas Menggali dan mengangkut galian C Tanah Merah diduga tidak memiliki izin

Muba,diduga tidak memiliki izin,lokasi galian C Tanah Merah bisa dengan bebas menggali dan mengangkut tanah yang beralamat di jalan lintas Sekayu - Pendopo di Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. 

Terpantau oleh awak Media ratusan mobil truk yang mengangkut tanah merah lalu lalang melintas di jalan sekayu - pendopo pada hari rabu, 11/10/2023.

Berdasarkan menurut undang undang penambangan galian C tanpa izin resmi merupakan suatu tindak pidana, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pada pasal 158 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp100 miliar.

Dan, pasal 161 menyebutkan, "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.00,00 (seratus miliar rupiah).

Perusahaan maupun perorangan yang membeli sebuah material atau tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Membeli tambang ilegal itu sama halnya dengan membeli barang curian atau bisa disebut sebagai penadah

Maka atas dasar tersebut tim awak media melakukan kegiatan kontrol sosial sesuai dengan undang undang pers No 40 Tahun 1999.

Saat tim awak media membincangi salah satu pengurus tempat galian C Tanah Merah (R) menyampaikan galian C ini milik (US) yang bertempat di jalan teladan sekayu, untuk lebih lanjut silahkan langsung temui pak (US), Ungkapnya, "

Salah satu sopir mobil truk yang tidak mau di sebutkan nama nya mengatakan " tanah ini untuk menimbun bertempat di belakang Rumah makan Pagi Sore kota sekayu  timbunan tanah tersebut milik (MJ)." ungkapnya

Selanjutnya tim awak media mengkonfirmasi Kapolres Muba Melalui Kanit pidum Iptu Joharmen mengatakan " Terimakasih atas infonya selanjutnya akan kami lidik, "jawabnya singkat.

Read More

Sebanyak 80 KPM Muba Terima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dari Pemprov Sumsel

SEKAYU - Sebanyak 80 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menerima bantuan barang Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), bantuan diserahkan langsung oleh Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud diwakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba Ardiansyah SE MM, bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Muba, Senin (9/10/2023).

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Ikora Nakagawa mengatakan tujuan pemberian bantuan ini tidak lain agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sekaligus meningkatkan ekonomi keluarganya.

"Bantuan ini diberikan kepada mereka yang sudah memiliki keterampilan. Jadi saya berpesan jangan sampai dijual kembali kepada orang lain,"tegasnya.

Masih menurut Ikora, sedikitnya 80 KK dan 15 jenis usaha yang mendapatkan bantuan ini. Diantaranya, usaha jual model dan tekwan, usaha sembako, usaha gorengan, kerupuk kemplang, dagangan makanan, usaha sarapan pagi, kue, pempek, bakso bakar, minuman, keripik, steam motor, pangkas rambut, menjahit dan konter pulsa.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba Ardiansyah SE MM dalam sambutannya berterimakasih kepada Pemprov Sumsel atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat pelaku usaha  di Muba, drinya berharap kepada 80 KPM yang mendapatkan bantuan mampu meningkatkan ekonomi keluarga, semakin maju usahanya dan berkembang.

"Tolong bantuan ini dimanfaatkan dengan baik, mudah-mudahan usahanya semakin maju sehingga bisa menambah pendapatan keluaraga. Yang lebih penting jangan sampai dijual kepada orang lain, karena tujuan bantuan ini intinya untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah kita,"harapnya.

Read More

Pimpin Jateng Dua Periode, Ganjar Membangun 71 Puskesmas dengan Fasilitas Memadai

Jakarta, - Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Masalah kesehatan masyarakat, menjadi skala prioritas Ganjar Pranowo saat memimpin Jawa Tengah.

Selama memimpin Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo telah membangun 71 puskesmas dengan fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah Puskesmas Sumber di Kabupaten Rembang yang dibangun dengan nilai Rp 6 miliar dan diresmikan pada 2019 lalu.

Ganjar menegaskan pihaknya terus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan membangun puskesmas di daerah yang belum memiliki pusat pelayanan kesehatan.

"Ini bagian dari perhatian penting (pemerintah). Kalau bangsa itu warganya sakit-sakitan ya tidak bisa. Maka harus ada layanan yang bagus, servisnya yang oke, sumber daya manusianya yang bagus," tegas Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (9/5/2023) lalu.

Menurut calon presiden ini, masyarakat berhak menerima pelayanan kesehatan dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan pelayanan pemerintah bagi seluruh kalangan masyarakat.

Kepedulian Ganjar terhadap kesehatan, sangat bermanfaat bagi warga. Menurut warga setempat, Puskesmas Sumber telah mengalami perubahan signifikan dengan meningkatkan fasilitas yang lebih memadai dan pelayanan yang prima.

"Setelah dibangun itu menjadi lebih baik. Ya, fasilitas lebih lengkap dan memuaskan. Kondisinya juga lebih bersih, teratur dan pelayanan dokter sangat baik," kata salah seorang warga.

Di sisi lain, tenaga medis Puskesmas Sumber Baliqis Mursyidah menceritakan dulunya pelayanan kesehatan di tempatnya bertugas terkendala minimnya sarana dan prasarana. Baik ruangan maupun alat kesehatan.

"Dulunya gedung puskesmas masih kecil, dan kekurangan ruang untuk layanan. Ruang tunggu terbatas, ruang administrasi dan lain-lain juga kurang memadai," ujar Baliqis.

Saat ini, sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas Sumber, antara lain poli umum, poli gigi, poli kesehatan ibu dan anak, poli KB, poli ruang kesehatan anak (MTBS), ruang konseling (klinik gizi, klinik sanitarian, berhenti merokok), poli tuberculosis, ruang rawat inap, ruang bersalin, ruang UGD, farmasi, ruang sterilisasi, ruang kantor dan aula.

Pemprov Jateng diketahui telah mengucurkan bantuan keuangan untuk pembangunan Puskesmas sebesar Rp 161.078.692.803 selama kurun 2013-2020. Dari dana tersebut, sebanyak 71 puskesmas sukses dibangun.

Read More

KH Said Aqil Siroj : Insyaallah Ganjar Jadi Presiden

 JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres), Ganjar Pranowo mendapat sambutan hangat saat sowan ke kediaman KH Said Aqil Siroj, Cipedak, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023) malam. Said Aqil bahkan menyatakan Ganjar akan jadi presiden.

Ganjar tiba bersama istri Siti Atikoh di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah pukul 19.40 WIB. Ratusan santri berjajar di halaman pesantren. Setelah disambut Said Aqil dan keluarga dalem, Ganjar dan isteri diajak shalat isya, berjamaah.

Ganjar dan Said Aqil kemudian melakukan pertemuan tertutup selama satu jam. 

Kepada wartawan, KH Said Aqil Siroj mengaku bersyukur atas kedatangan Ganjar. Ia pun mendoakan agar Ganjar terpilih menjadi presiden 2024.

"Alhamdulillah malam hari ini pesantren atsaqofah kedatangan tokoh nasional yang Insyaallah Tuhan memberikan jalan kemudahan beliau akan terpilih menjadi presiden yang akan datang yaitu Pak Ganjar Pranowo," ujarnya. 

Said juga mengaku memiliki kedekatan dengan kakek Siti Atikoh, KH Hisyam Abdul Karim. Menurutnya, Kyai Hisyam adalah pejuang Nahdlatul Ulama asal Purbalingga. 

"Beliau yang saya kenal dekat itu kakek istri beliau adalah KH Hisyam Rois Syuriah NU dua periode tahun 1973 sampai 1983," paparnya. 

Sedangkan dengan Ganjar, Said sudah bersahabat sejak Ganjar di DPR RI. "Tapi yang jelas (Ganjar) dengan saya dekat sekali sejak masih DPR dan Gubernur," ungkapnya. 

Dalam kesempatan itu, KH Said Aqil Siroj berpesan kepada Ganjar untuk bisa mempertahankan konsep Islam Nusantara, ketika terpilih menjadi presiden nantinya. 

"Jadi, ide saya tentang Islam Nusantara nanti kalau Mas Ganjar jadi presiden itu diteruskan kalau perlu di ekspor ke luar negeri. Satu jalan adalah Islam menyatu dengan budaya. Budaya dijadikan pondasi Islam itu adalah Islam yang ramah," tuturnya. 

Sementara itu, Ganjar mengatakan bahwa kedatangan di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah disambut hangat oleh keluarga pengasuh. Ketika ditanya apakah kedatangannya meminta Said Aqil menjadi cawapres, Ganjar menjawab dengan berseloroh. 

"Tidak hanya minta soal cawapres, tapi juga soal bernegara, berbangsa, cerita soal Islam nusantara tadi karena itu sangat ideologis dan jauh sangat penting dari yang sifatnya pragmatis," katanya. 

Disampaikannya, ia mendapat banyak wejangan terutama soal sejarah Islam di Indonesia beserta tokoh-tokohnya.

"Dan kita mesti kukuh mempertahankannya. Istilah lain kita punya kepribadian dalam kebudayaan," tandasnya. 

Malam itu, Ganjar juga diminta untuk memberikan motivasi kepada para santri di auditorium pesantren. Di penghujung acara, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mendapat hadiah buku karya KH Said Aqil Siroj berjudul  "Allah dan Alam Semesta", dan juga logo NU berukir emas.

Read More

Turnamen Gaplek PWI Muba Berlangsung sukses dan meriah

Sekayu - Pasangan Sapar-Marwan berhasil menjuarai Turnamen Gaplek PWI Muba 2023. Pasangan asal Kota Sekayu tersebut berhasil menjadi pemuncak setelah menyingkirkan 128 pasangan yang bertarung dalam 4 pool yang diikuti peserta dari seantero Kabupaten Musi Banyuasin 4/6 Oktober di Sekretariat PWI Muba, Jalan Kolonel Wahid Udin, Kota Sekayu.

Hajatan yang digelar sampena HUT Muba ke-67 tersebut berlangsung sukses dan meriah. Hal ini ditandai banyaknya peserta yang tidak terakomodir karena panitia membatasi jumlah peserta yang terdiri pool A, B, C, dan D.

Berhasil menjadi pemuncak pada turnamen Gaplek PWI Muba 2023, pasangan Sapar-Marwan berhasil menggondol hadiah dua buah kulkas yang disediakan panitia. Sementara juara kedua diraih pasangan Lizi- Konco yang mendapatkan 2 buah mesin cuci, diikuti juara ketiga yang diraih pasangan Abau-Iwan yang memperoleh hadiah dua buah televisi dan juara keempat diraih pasangan Edy-Bambang yang mendapatkan 2 buah kipas angin.

Ketua PWI Muba Kurnaidi ST, melalui Ketua Panitia pelaksana Romli mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya turnamen Gaplek PWI Muba 2024 sehingga berjalan dengan sukses dan meriah. Dan secara khusus dia juga menghaturkan permohonan maaf kepada peserta yang belum terakomodir dalam hajatan tersebut.

"Selamat kepada para juara semoga hadiah yang kami berikan bisa bermanfaat dan tak lupa ucapkan terimakasih kami kepada semua pihak terutama sponsor yang sudah berpartisipasi sehingga acara berlangsung sukses, " kata Romli sesaat setelah penutupan dan penyerahan hadiah kepada semua pemenang. 

Read More

Polemik Perbatasan Muba dan Muratara Segera diselesaikan

Pemkab Muba sambut Kunjungan Tim Komisi II DPR RI 

BATANGHARI LEKO, - Pj Bupati Musi Banyuasin Drs H Apriyadi MSi diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Yudi Herzandi SH MH menyambut Tim Kunjungan Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko, Kamis (5/10/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Setda Muba, didampingi Wakil Ketua DPRD Muba Jon Kenedi, Anggota Komisi II DPRD Muba Rabik HS SH MH, Kabag Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Muba Suganda AP MSi, Camat Batanghari Leko Yuliarto, dan Kades Sako Suban Karnadi.

H Yudi Herzandi SH MH mengatakan kunjungan Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Junimart Girsang ini bertujuan untuk meninjau langsung terkait batas wilayah Kabupaten Muba dengan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), tepatnya di Perbatasan PBU 05 Dusun III Desa Sako Suban Kecamatan Batanghari Leko.

"Komisi II DPR RI merespon tuntutan kita guna memfasilitasi penyelesaian masalah batas wilayah atas dikeluarkannya Permendagri 76 Tahun 2014, merevisi Permendagri 50 Tahun 2014, yang mengubah batas wilayah antara Kabupaten Muba dan Muratara," ujarnya.

Dimana, diterbitkannya Permendagri tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang tercantum dalam dalam UU No 16 Tahun 2013 tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya memekarkan wilayah Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang menjadi Kabupaten Muratara.

Turunan UU No 16 Tahun 2013 awalnya Permendagri No 50 Tahun 2014, yang sesuai dengan ketentuan tata cara penyusunan tata batas berdasarkan Permendagri 76 Tahun 2012.

"Akibat perubahan batas itu, seluas 12.800 hektar wilayah Desa Sako Suban yang semula dalam wilayah Muba, menjadi bagian dari Muratara," tuturnya.

Ia berharap dengan adanya kunjungan Komisi II DPR RI dapat membantu Pemerintah Kabupaten Muba dalam menyelesaikan permasalah batas tersebut yang sudah berlarut-larut kurang lebih sepuluh tahun belakangan ini, juga menghindari dampak yang berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat Desa Sako Suban dengan warga dari Kabupaten Muratara.

"Proses terbitnya Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 ini juga kita tidak dilibatkan. Kita sudah beberapa kali bersurat ke Mendagri, bahkan Presiden tapi tidak ada tanggapan. Sekarang Alhamdulillah Komisi II DPR RI menanggapi dan mereka akan mengecek kesesuaian Permendagri ini," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan konflik batas itu utamanya adalah adanya ketidaksesuaian antara Permendagri Nomor 76 dengan UU No 16 Tahun 2013 tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk Pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara.

Menurutnya, titik koordinat akan perubahan Permendagri tersebut terdapat kekeliruan, karena seharusnya pengambilan koordinat dari patok batas utama yang telah disepakati bersama sebelumnya.

"Ini ternyata koordinat yang ada di Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 jauh bergeser dari patok batas sebelumnya. Ini yang menjadi pokok persoalan, nanti kita koordinasikan dengan stakeholder terkait terutama Kemendagri, dan ATR/BPN. kita berharap ini dapat diselesaikan dengan baik antara Muratara dan Muba, serta disesuaikan dengan permendagri awal yakni Permendagri Nomor 50 Tahun 2014," kata Junimart.

Anggota Komisi II DPRD Muba H Rabik, mengucapkan terimakasih kepada Komisi II DPR RI, yang kedatangan mereka sungguh disambut antusias oleh masyarakat Desa Sako Suban, dengan harapan konflik batas itu tidak menjadi polemik yang berkepanjangan lagi.

"Semoga kedatangan Komisi II DPR RI dapat menyelesaikan permasalah ini lebih cepat dari yang kita harapkan," harapnya.

Senada, Kepala Desa Sako Suban Karnadi berharap permasalahan batas itu segera diselesaikan untuk menghindari konflik antara masyarakat Muba dan Muratara.

"Kita sebagai ujung tombak pemerintahan bekerja 24 jam, berusaha supaya konflik antara masyarakat kita dengan Kabupaten Muratara jangan sampai terjadi. Namun kalau ini dibiarkan berlarut-larut tidak menutup kemungkinan hal yang tidak kita inginkan terjadi," pungkasnya.

Read More

Sudah Pantas kecamatan Plakat Tinggi Ada kantor Kas dan Mesin CRM

MUBA - Asisten Administrasi Umum Setda Muba Drs Syafaruddin MSi menyampaikan bahwa Bank Sumsel Babel sangat pintar membaca peluang untuk perkembangan usaha perbankan yang di jalani karena potensi besar berasal geliat perekonomian berasal dari daerah sudah pantas Plakat Tinggi memiliki kantor kas dan mesin Customer Relationship Management(CRM ) demikian di sampaikannya saat meresmikan kantor kas dan mesin CRM Bank Sumsel Babel Kecamatan Pelakat tinggi,Rabu (4/10/2023)

Asisten Administrasi Umum Setda Muba Drs Syafaruddin MSi juga menyampaikan bahwa Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan Bank Sumsel Babel dalam mengelola keuangan sehingga pemerintah kabupaten Musi Banyuasin menanamkan modal di bank sumsel Babel berdasarkan informasi yang kami terima Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2022 di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (16/3/2023) di Hotel Wyndham Palembang bahwa Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin Terbesar kedua menanamkan saham di Bank Sumsel Babel.ungkapnya 

Bank Sumsel Babel membagikan dividen Rp322,87 miliar atau tumbuh 33,06% (yoy) dari tahun buku 2021 sebanyak Rp242,65 miliar. 

Dividen ini disetor kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan share lembar saham yang dimiliki pemegang saham. "Selain itu, laba di tahun 2022 mencapai Rp701,20 miliar atau tumbuh 12,17% (yoy) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp625,14 miliar," terang nya 

Lanjutnya, untuk laba bersih setelah pajak tahun 2022, Bank Sumsel Babel mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp538,11 miliar atau tumbuh 10,88% (yoy) dibandingkan tahun buku 2021 sebesar Rp485,30 miliar.

Nah kepercayaan ini juga kami yakinkan Kepada masyarakat Pelakat tinggi untuk percaya menabung, berinvestasi,serta meminjam uang untuk Kemajuan usaha.

Dengan hadirnya kantor kas dan mesin CRM di Pelakat tinggi dapat membantu masyarakat dalam bertransaksi untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Musi Banyuasin khususnya kecamatan Plakat Tinggi, tutup nya 

Sementara itu Muhammad ali Joni Pemipin divisi Operasional dan pelayanan Bank Sumsel Babel Sumatra Selatan mengatakan bahwa kami hadirkan kantor kas dan mesin CRM ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan memperluas jaringan operasional kantor.

Kami berharap partisipasi masyarakat ikut serta mengembangkan bersama Bank Sumsel Babel ini kita sama sama tumbuh dan berkembang sesuai dengan Visi & Misi

Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera

Dengan hadir nya Cash Recycle Machine (CRM) atau Mesin Setor dan Tarik Tunai ditujukan untuk membantu nasabah dalam melakukan penyetoran dan penarikan tanpa harus antri di counter teller Bank Sumsel Babel. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan selama 24 jam tanpa terikat waktu operasional Bank.jadi tidak ada hambatan lagi untuk bertransaksi selain mobile banking Bank Sumsel Babel.

Untuk lebih memahami produk dan layanan kami silakan Hadir di bank Sumsel Babel, insya hari ini semua kegiatan transaksi bisa dilayani tutupnya

Read More

Berhasil Ciptakan Seribu Embung di Jateng, Ganjar Ingin Indonesia Berdaulat Pangan dan Menjadi Lumbung Pangan Dunia

Jakarta – Untuk mendongkrak hasil pertanian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo saat itu, berhasil merealisasikan program pembangunan konservasi air atau embung untuk sejumlah desa-desa yang ada di Jateng.

Menurut catatan, seribu Embung yang diinisiasi Ganjar Pranowo sejak tahun 2016 lalu telah melebihi target. Hingga kini, total sudah 1.137 embung dibangun untuk irigasi dan air bersih se-Jawa Tengah. 

Menurut Ganjar, pendanaan yang digunakan untuk membangun embung tidak hanya berasal dari APBD saja, tetapi juga dibantu banyak pihak termasuk gelontoran dana dari pemerintah pusat. 

"1.000 (embung) itu cita-cita karena bantuannya cukup banyak. Kabupaten membantu, CSR membantu, pusat membantu jadi kita kelompokkan," ujar Ganjar waktu itu.

Embung merupakan penampung air hujan serupa waduk yang dibangun dengan tujuan pemanfaatan air hujan, terutama memperbaiki kualitas air yang digunakan petani dalam sistem irigasi pertanian dan juga untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga sehari-hari. 

Ganjar menyebutkan, dengan adanya embung hasil panen pertanian juga menjadi lebih berkualitas dan jumlahnya meningkat. Pariwisata juga bisa diandalkan di sekitar embung sehingga kehidupan masyarakat juga bisa lebih makmur dan tercukupi.

Prestasi Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode, mendapat apresiasi masyarakat. Melalui embung, para petani di Jawa Tengah bisa meraup untung. Hal ini terjadi lantaran budidaya pertanian dan peternakan mereka berkembang pesat.

Manfaat pembangunan embung diungkapkan Sriyono, selaku Kepala Desa Gudangharjo, Kecamatan Parunggupito, Kabupaten Wonogiri. Ia menuturkan, embung Gudangharjo mampu menghidupi 95 persen penduduk Desa Gudangharjo yang terdiri dari 500 penduduk di 8 dusun itu.

"95 persen penduduk yang ada di Desa Gudangharjo ini, terdiri dari 8 dusun yang memanfaatkan embung ini. 95 persen tadi dari jumlah penduduk kami 500, kepala rumah tangga 400 sekian yang menggunakannya," ungkap Sriyono, dikutip dari Jawa Pos

Hal serupa juga disampaikan pengelola embung Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung bernama Mujib yang memanfaatkan embung sebagai destinasi wisata baru di Temanggung. Ia menyebut, dalam satu bulan pengunjung yang datang bisa mencapai 500 sampai 1.000 wisatawan. 

"Jadi dengan dibangunnya embung itu, dijadikan sekaligus tempat wisata. Ramai saat weekend, rata-rata 500 sampai 1000 pengunjung dalam satu bulan. Tiket masuk per orang 5.000, artinya warga sekitar bisa berjualan di area embung, anak-anak muda bisa ikut kerja dalam embung ini," tutur Mujib.

Sukses merealisasikan program seribu embung di Jateng, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini bertekad akan meneruskan program tersebut ke seluruh pelosok tanah air, dan mendorong Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ganjar tak menginginkan Indonesia selalu mengandalkan impor dari luar negeri.

 

Menurut Ganjar, India kini tidak lagi mau mengekspor pangan. Begitu juga dengan Thailand dan Vietnam yang mulai menahan diri. 

Karena itu, Ganjar menekankan perlunya aktivasi birokrasi untuk pantau ketersediaan penawaran (supply) dan permintaan (demand), menggenjot sentra produksi bahan pokok serta menyeimbangkan neraca ekspor-impor pangan.

Ketua Umum Relawan ProGP Dr. Suriyanto Pd, turut mengapresiasi capaian kinerja yang ditorehkan Ganjar Pranowo. Menurut Suriyanto, Ganjar sebagai sosok pemimpin yang memiliki lompatan ke depan untuk mensejahterakan rakyat.

Suriyanto mengatakan, keberadaan embung sangat besar manfaatnya untuk masyarakat, mengingat Jawa Tengah kerap dilanda kekeringan saat musim kemarau, dan banjir saat musim hujan.

“ Sebuah lompatan Pak Ganjar khususnya di sektor pertanian, salah satunya membangun embung ini, sehingga air yang ditampung dalam embung dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Hal ini sejalan dengan komitmen beliau yang ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan,” kata Suriyanto melalui keterangan, Rabu 4 Oktber 2023.

Read More

Tingkatkan Kapasitas Kelembagaan, Pemkab Muba Gelar Bimtek Posyantek

SEKAYU - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muba gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) kegiatan fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Muba, bertempat di Hotel Gambo Residence Sekayu, Rabu (4/10/2023).

Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Muba Erdian Syahri SSos MSi melaporkan tujuan khusus dari penyelenggaraan kegiatan ini yaitu, penguatan kelembagaan Posyantekdes di Desa, pengelolaan potensi Desa melalui Posyantekdes, mampu menganalisa usaha kecil bagi masyarakat sebagai potensi ekonomi keluarga, serta ampu melakukan tata administrasi kelembagaan Posyantekdes.

"Kegiatan Bimtek Posyantek fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG dilaksanakan selama tiga hari dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang terdiri dari 40 Desa dalam 14 Kecamatan. Peserta Bimtek ini setiap desa tiga orang, terdiri dari Ketua Posyantek, Sekretaris Posyantek dan 1 Pengurus Posyantek. Kelembagaan Posyantek di Muba ada 98 Desa yang telah terbentuk. Bimtek hari ini meruoam angkatan ke III, sebelumnya tahun 2021 sebanyak 19 desa dan tahun 2022 sebanyak 39 desa. Terdapat 65 desa lagi yang belum Bimtek Posyantek, maka akan dilaksanakan tahun 2024 dan berakhir tahun 2025 "bebernya.

Erdian juga menyebutkan, dari hasil Bimtek dan pembinaan posyantek dari Dinas PMD Kabupaten Muba sudah mempunyai hasil seperti contoh Desa Banjar Jaya Kecamatan Tungkal Jaya dengan alat pencacah pelepah kelapa sawit. Pelepah kelapa sawit yang telah dicacah dipermentasi lagi menjadi pakan ternak sapi dan kambing untuk pembesaran dan penggemukan. Alat ini sudah dilombakan tingkat Kabupaten dan mendapatkan Juara II se Sumatera Selatan.

"Untuk dí Tahun 2023 Dinas PMD Kabupaten Musi Banyuasin sudah melakukan pembinaan Posyantek Desa di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bayung Lencir dengan alat pencacah rumput pakan ternak dan di Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin alat pembuat pelet pakan ikan yang siap mengikuti lomba tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan Tahun 2024,"jelasnya.

Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat H Yudi Herzandi SH MHum mengatakan, dengan dilaksanakan pelatihan ini Posyantek diharapkan berperan aktif dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung inovasi di desa, mengingat terkait peran Posyantek selama ini masih dirasakan kurang dalam memberikan pengaruh positif di masyarakat baik para penemu dan pengembangan TTG.

"Dengan pemanfaatan teknologi tepat guna melalui Posyantek diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat serta dapat menjawab permasalahan masyarakat. Posyantek yang baik dalam pengelolaannya di ikut sertakan lomba Posyantek tingkat Provinsi Sumsel itu menjadi kalender kegiatan Dinas PMD provinsi, bentuk apresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten yang menjadi juara akan mendapat tropi dan uang pembinaan,"ujarnya.

Read More

Memiliki Komitmen Mutu Layanan Jaminan Kesehatan RSUD Sekayu di ganjar Penghargaan tingkat Nasional

SEKAYU – Tidak henti hentinya Kepemimpinan PJ Bupati Musi Banyuasin H Apriyadi MSi memberikan layanan Kesehatan dengan baik, dan ini terbukti berkat kerja keras yang dijalankan bersama dengan pihak RSUD Sekayu, kemarin Senin (02/10/2023) di Hotel Aryaduta Jakarta RSUD Sekayu terima Penghargaan terbaik 3 layanan Jaminan Kesehatan Nasional Sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Lanjutan FKRTL Kategori RS Kelas B.

Penghargaan ini langsung diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU. acara ini, dilakukan pula Launching Transformasi Mutu Layanan JKN oleh Menteri PMK.

"Selamat Kepada para pemenang dari berbagai kategori semoga terus meningkatkan Mutu layanan kesehatan bagi masyarakat dalam mewujudkan layanan yang Mudah, cepat dan Selaras bagi Seluruh elemen masyarakat,” ungkapnya Menkes

Direktur RSUD Sekayu, dr Sharlie Esa Kenedy MARS, merasa bersyukur dan bangga setelah di lakukan assesment dari tim Penilai beberapa pekan yang lalu, RSUD Sekayu masuk Nominasi. 

“Dan Alhamdulillah RSUD Sekayu meraih peringkat 3 Nasional konten transformasi Mutu Layanan, semoga menjadi pemacu semangat bagi seluruh cipitas RSUD Sekayu untuk memberikan layanan lebih baik lagi,” Ungkap Direktur RSUD Sekayu  dr Sharlie Esa Kenedy MARS .

PJ Bupati Musi Banyuasin, H Apriyadi MSi, mengapresiasi capaian RSUD Sekayu, Untuk terus berkomitmen dalam memberikan layanan kesehatan terbaik khususnya Bagi Masyarakat Musi Banyuasin.

"Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berkomitmen dalam bidang kesehatan terbukti  Tetap mencover jaminan kesehatan dengan Universal Health Coverage (UHC),” ujarnya

Read More

Ganjar Bangun 2.353 Desa Mandiri Energi, Jateng Jadi Percontohan Nasional

Jakarta - Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 2.353 desa mandiri energi dari total 8.500-an desa/ kelurahan. Terobosan Ganjar Pranowo, saat menjadi Gubernur Jawa Tengah tersebut, menjadi percontohan pengembangan energi baru dan terbarukan nasional

Keberhasilan tersebut, sebagai bukti bahwa Ganjar memiliki komitmen untuk terus melakukan upaya dalam transisi energi baru terbarukan.

Berbagai pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Tengah terdiri dari pembangkit listrik tenaga surya, hidro, panas bumi, sampah, serta pemanfaatan energi nonlistrik seperti biodiesel, biogas, biomasa, dan gas rawa (biogenic shallow gas).

Dari 2.353 desa mandiri energi, terdiri atas 2.167 desa mandiri energi inisiatif, 160 desa mandiri energi berkembang, dan 26 desa mandiri mapan.

Keberhasilan transisi energi tersebut telah memberikan beragam manfaat. Di antaranya, biaya sistem kelistrikan yang lebih murah, diversifikasi ekonomi, pengembangan industri baru, munculnya lapangan kerja hijau, perbaikan kualitas udara, tanah, dan air, serta penurunan biaya kesehatan.

Kesuksesan Provinsi Jawa Tengah mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) diapresiasi nasional. Secara khusus, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diundang oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) sebagai salah satu co-chair Civil 20 (C20 Indonesia), untuk sharing keberhasilan pengembangan EBT dalam rangkaian acara G20 side event dan Energy Transition Working Group (ETWG) Meeting di Bali, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum ProGP, Dr. Suriyanto Pd, SH, MH, M.Kn menilai lompatan Ganjar Pranowo patut diapresiasi dan menunjukkan kuat terhadap pengembagnan energi baru terbarukan.  

“Komitmen Jawa Tengah dalam pengembangan EBT sangatlah kuat. Ini terbukti bagaimana Jateng saat dipimpin Bapak Ganjar telah merencanakan pembangunan energi daerahnya, dan di RPJMD-nya yang konsentrasi pada EBT. Ini  merupakan langkah strategis, dan saya yakin nantiya komitmen tersebut akan dilanjutka kembali oleh beliau ketika terpilih menjadi presiden. Transisi energi yang berkelanjutan ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi,” kata Suriyanto melalui keterangan di Jakarta, Senin 2 Oktober 2023.

“ Transisi energi ini sangat penting bagi Indonesia. Apalagi kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa proses ini bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan Pak Ganjar telah memulainya,” ujar Suriyanto.

[jgd/red]

Read More

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Lapas Sekayu Gelar Upacara

Lintasmuba.com - Lapas Sekayu melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara ini, berlangsung di Lapangan Olahraga Lapas Sekayu, Senin (2/10/2023). Upacara juga diikuti seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Kalapas Sekayu, Ronald Heru Praptama bertindak sebagai inspektur upacara, dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Menkumham RI Yasonna H Laoly. 

Menkumham RI mengajak kepada seluruh insan pengayoman, agar menjadikan momentum Hari Kesaktian Pancasila dengan merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan, untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan akan datang.

"Nilai-nilai luhur Pancasila harus dapat dipertahankan dan diaktualisasikan dari generasi ke generasi supaya pemahaman ini tidak hanya berhenti pada satu generasi saja," kata Menkumham RI. 

Kualitas generasi penerus, tidak hanya memiliki kecerdasan, keterampilan, dan kompetitif. Namun harus diimbangi dengan kualitas mental ideologi Pancasila yang kuat, berakhlak mulia, cinta tanah air. Berwawasan kebangsaan, berjiwa nasionalisme, patriotisme serta memiliki semangat bela negara yang tinggi.

Karena itu, Menkumham RI Yasonna H Laoly meminta seluruh keluarga besar Kemenkumham RI, agar menjadi teladan dan contoh dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut kepada masyarakat.

"Kita harus bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju. Serta mewujudkan cita-cita Proklamasi kemerdekaan Indonesia," pungkasnya.

Read More

Cita-cita Indonesia Maju Harus Dengan Suatu Kebenaran Bukan Pembenaran

Catatan Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn

Ada beredar tulisan dari seseorang yang menyatakan soal dinasti biasa-biasa saja karena di era reformasi ini siapa saja dapat jadi Pemimpin baik dari rakyat biasa hingga yang memiliki kekayaan tentu nya hal itu biasa saja. Tetapi jika dikaitkan dengan anak presiden Jokowi bahwa katanya Gibran dan Boby jadi walikota itu adalah prestasinya juga yang baru-baru ini Kaesang jadi ketum salah satu partai politik itu tidak dapat di hadap- hadapkan dengan rakyat biasa atau rakyat yang lainnya.

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang tertuang dalam sila-sila.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila kemudian menjadi dasar bagi cara hidup bernegara masyarakat Indonesia. Sistem ini dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila, yang merupakan pola hidup masyarakat Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Di mana masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan berperilaku sesuai dengan yang diajarkan dalam asas Pancasila.

Setiap sila dalam Pancasila memiliki posisi yang sama dan merupakan satu kesatuan yang membentuk demokrasi. Pancasila memainkan peran penting dalam bidang politik, sosial dan ekonomi serta dalam menyelesaikan masalah nasional melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Indonesia menganut sistem negara Demokrasi Pancasila yang didalamnya terkandung tentang Ketuhanan dalam kehidupan bangsanya, keberadaan, persatuan, musyawarah mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Beda dengan Demokrasi liberal yang dianut di Amerika. 

Jika di Amerika terjadi kepemimpinan dinasti seperti keluarga Kennedy tidak dapat di bandingkan dengan Indonesia yang mengalami beberapa fase, dari era Orde Lama, Order Baru dan Reformasi. Yang perlu kita pahami bersama saat ini kita hidup di era reformasi yang harus disesuaikan dengan cita-cita Reformasi. 

Karena jika Gibran bukan anak presiden, Boby bukan mantu presiden hanya rakyat biasa atau rakyat yang punya uang belum tentu dapat jadi walikota jika kita sama-sama bicara kebenaran, bahkan jika Kaesang rakyat biasa atau rakyat punya uang belum tentu dalam sekejab waktu jadi ketum partai. Kita semua jika bicara kebenaran tentu akan setuju dengan tulisan ini. Tetapi jika bicara pembenaran pasti tidak setuju dengan tulisan ini. 

Memang, tidak ada undang-undang bernegara kita yang mengatur soal pelarangan politik dinasti. Namun, apabila kita melihatnya dari sudut pandang moral politik maka praktik politik dinasti sungguh mencederai demokrasi kita. Segelintir kelompok yang memuluskan praktik politik dinasti menunjukkan peradaban politik bangsa ini masih rendah. Politik dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan sempit bukan kepentingan umum.

Moral politik di sini juga soal penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yakni tugas partai politik untuk menghadirkan pemimpin berkualitas dan pelaksanaan demokrasi internal. Bahwasanya, partai politik mesti menjaring orang yang terbaik untuk mengemban tugas sebagai pemimpin. Bukan orang yang kapabilitasnya diragukan dan konflik kepentingan dalam dirinya tinggi sehingga ketika berkuasa ia kurang cakap dan kurang fokus bekerja untuk rakyat.

Tanpa kita sadari di Indonesia sedang terjadi fenomena Dinasti Politik dimana terdapat praktik penerusan kekuasaan pada orang-orang terdekat. Hal ini terjadi karena concern yang sangat tinggi antara anggota keluarga terhadap perpolitikan dan biasanya orientasi Dinasti Politik ini adalah kekuasaan. Mereka yang melakukan hal tersebut mengharapkan agar kekuasaan tetap berada di pihaknya.

Indonesia maju dengan menganut Demokrasi Pancasila harus bicara kebenaran disemua keadaan, jika masih bicara pembenaran maka cita-cita Reformasi hanya isapan jempol, sama saja dengan orde baru. Kesadaran semua pihak baik di bidang politik, hukum, ekonomi, pemerintahan dan Negara harus dengan kebenaran bukan pembenaran.

*) Dr. Suriyanto Pd, Pakar Hukum dan Akademisi

Read More

46 Desa di Muba Diguyur Kucuran Tambahan Dana Desa 2023, Besarannya Segini

MUBA - Sebanyak 46 desa di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2023 mendapat tambahan kucuran dana desa yang rata-rata per desanya mendapatkan Rp139.642.000.

46 Desa penerima tambahan dana desa tersebut, Jumat siang (29/9/2023) dikumpulkan Pemkab Muba untuk mengikuti Rapat Koordinasi terkait rencana penggunaan tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, bertempat di Ruang Rapat Serasan Sekate Setda Muba.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Muba melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat SDM dan TTG Rusmin Nuryadin SH MH. Dirinya juga menjelaskan, tambahan Dana Desa ini dialokasikan berdasarkan kinerja pemerintah desa dan penghargaan dari kementerian/lembaga. 

"Iya tahun ini ada 46 desa di Kabupaten Muba menerima tambahan Dana Desa dari pemerintah pusat, masing-masingnya sebesar Rp 139 jutaan," terang Rusmin.

Rusmin juga menjelaskan, Tambahan Dana Desa ini sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, yang telah dialokasikan Tambahan Dana Desa pada tahun anggaran 2023 yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 201/2022 Pasal 13.

Sementara itu Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Muba Yudi Herzandi SH MHum mengatakan, pemerintah desa yang mendapatkan tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, agar mempersiapkan rencana penggunaan dana desa, seperti untuk mendanai kegiatan sesuai prioritas desa, terutama pembangunan jalan pedesaan, penurunan angka stunting, kebutuhan air bersih dan bantuan dalam menghadapi dampak El-Nino.

"Penyaluran tambahan Dana Desa dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Oktober 2023 dengan terlebih dahulu menyampaikan dokumen persyaratan berupa surat pernyataan kepala desa terkait komitmen penganggaran tambahan Dana Desa dalam APBDes kepada pemerintah daerah,"ujarnya.

Berikut 46 desa penerima tambahan Dana Desa 2023:

1. Muara Teladan Kecamatan Sekayu

2. Lumpatan 2 Kecamatan Sekayu

3. Epil Kecamatan Lais

4. Pagar Kaya Kecamatan Sungal Keruh

5. Sukalali Kecamatan Sungai Keruh

6. Kartayu Kecamatan Sungai Keruh

7. Sungai Dua Kecamatan Sungai Keruh

8. Sindang Marga Kecamatan Sungai Keruh

9. Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh

10. Air Balui Kecamatan Sanga Desa

11. Jud 1 Kecamatan Sanga Desa

12. Ngunang Kecamatan Sanga Desa 

13. Terusan Kecamatan Sanga Desa

14. Air Itam Kecamatan Sanga Desa

15. Keban II Kecamatan Sanga Desa

16. Panai Kecamatan Sanga Desa 

17. Sereka Kecamatan Babat Toman

18. Sugi Waras Kecamatan Babat Toman

19. Toman Kecamatan Babat Toman 

20. Sungai Angit Kecamatan Babat Toman

21. Srimulyo Kecamatan Babat Toman

22. Mekar Jaya Kecamatan Keluang 

23. Berlian Jaya Kecamatan Tungkal Jaya

24. Pangkalan Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya

25. Sinar Tungkal Kecamatan Tungkal Jaya

26. Ulak Paceh Jaya Kecamatan Lawang Wetan

27. Rantau Kasih Kecamatan Lawang Wetan

28. Ulak Teberau Kecamata Lawang Wetan

29. Letang Kecamatan Babat Supat

30. Supat Kecamatan Babat Supat

31. Babat Banyuasin Kecamatan Babat Supat

32. Tanjung Kerang Kecamatan Babat Supat

33. Langkap Kecamatan Babat Supat

34. Gajah Mati Kecamatan Babat Supat

35. Tenggulang Jaya Kecamatan Babat Supat

36. Bandar Tenggulang Kecamatan Babat Supat

37. Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat

38. Tenggulang Baru Kecamatan Babat Supat

39. Seratus Lapan Kecamatan Babat Supat

40. Babat Ramba Jaya Kecamatan Babat Supat

41. Talang Simpang Kecamatan Jirak Jaya

42. Talang Mandung Kecamatan Jirak Jaya

43. Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya

44. Sinar Jaya Kecamatan Jirak Jaya

46. Layan Kecamatan Jirak Jaya

Read More